Moskwa, KompasOtomotif - Industri otomotif di Rusia mengalami penurunan, dan sinar mantan Negara Adidaya tersebut sebagai pasar dengan pertumbuhan terbesar juga sudah memudar. Tapi, ada sedikit senyum dari para pelaku otomotif saat gelaran Moskow International Automobile Salon 2014.
Pameran otomotif terbesar di Rusia tersebut seakan menjadi harapan baru buat para produsen, untuk sedikit bernafas di situasi konflik yang sedang terjadi. Lebih dari satu juta orang diperkirakan bakal mengunjungi pameran, yang dibuka pada 27 Agustus lalu sampai 7 September mendatang.
Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah menjadi pasar pertumbuhan yang penting bagi pabrikan mobil. Puncaknya terjadi pada 2012, negara yang dipimpin Vladimir Putin ini mampu menjadi pasar nomor dua Eropa di belakang Jerman, dengan penjualan mencapai 2,9 juta unit.
Masuk ke 2014, produsen besar sudah memprediksi akan terjadi penurunan penjualan setelah ledakan pertumbuhan kendaraan, yang berimbas pada kenaikan harga jual bahan bakar minyak. Tapi, konflik di Ukraina adalah penyebab utama merosotnya industri di Rusia, termasuk sektor otomotif.
Meningkatnya ketegangan antara pihak Moskwa dan Barat, telah mendorong perekonomian Rusia ke jurang resesi. Terjadi ketidakpastian situasi ekonomi yang membuat sikap semua konsumen untuk melakukan pembelian.
Masih ada harapan Menurut Asosiasi Bisnis Eropa (AEB), yang mengompilasi angka penjualan mobil di Rusia, penjualan langsung anjlok hingga 23 persen pada Juli tahun ini, dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Produsen pun tidak mengharapkan rebound cepat atas situasi krisis ini, yang diprediksi masih jauh untuk pulih.
"Situasi ini sangat menantang, kami yakin pemulihan penjualan baru akan terjadi di masa-masa mendatang," kata Yong-Key Koo, Kepala Operasi Hyundai Motors di Rusia, seperti dilansir AFP, Senin (1/9/2014).
Senada dengan Hyundai, pabrikan asal Amerika Serikat, General Motors (GM) dengan perwakilan Opel di Rusia mengatakan, perkembangan industri di negara tersebut baru akan terjadi di dekade mendatang, atau tepatnya pada 2022.
"Tujuan kami di Eropa tidak dapat dicapai tanpa Rusia, yang terus memainkan peran penting dalam strategi kami, meskipun besarnya tantangan di negara ini," kata Matthias Seidl, direktur penjualan eksekutif Opel untuk Eropa Tengah dan Timur.
Georgetown, KompasOtomotif - Tom Keith, karyawan Toyota dari Georgetown, Kentucky, berhasil menerima Camry khusus berkelir putih berkat undian yang digelar perusahaan. Sedan menengah itu bukan produk biasa, melainkan mobil produksi ke 10 juta unit yang diproduksi di Amerika Serikat, sejak pertama kali mulai dirakit mulai 1988.
Keith bekerja di bagian Departemen Penjaga Kualitas dan sudah bersama Toyota selama 26 tahun. Ia termasuk dalam 200 orang pegawai yang masih bekerja sejak Camry pertama di produksi di AS.
Langkah Toyota ini bisa dikategorikan berbeda dengan perusahaan otomotif lain, yang biasanya produk seperti ini akan langsung masuk ke museum. Toyota lebih memilih menghargai kesetiaan karyawan dengan mengundi siapa yang berhak membawa pulang mobil bersejarah itu.
"Sangat layak kalau mobil ke-10 juta unit jatuh ke salah satu anggota tim yang membuat sejarah ini terwujud. Anggota tim kami merupakan jantung dan jiwa perusahaan dan mereka membuat semua kesuksesan ini terwujud," beber Wil James, Presiden Pabrik Toyota Motor Manufacturing Kentucky, dilansir Carscoop (31/8/2014).
Lantas bagaimana perasaan si karyawan yang berhasil menerima mobil secara cuma-cuma? "Saya terkejut. Saya juga akan mengejutkan istri di rumah, ia bekerja di perpustakaan Scott County dan mengemudikan Avalon lansiran 2007. Saya akan ke sana siang ini, mengganti mobilnya dengan Camry baru, ia akan teriak," beber Tom.
JAKARTA, KOMPAS.com - Tak lama lagi, pemerintah mempunyai kewenangan memblokir situs-situs yang dianggap bermuatan negatif. Kewenangan ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif .
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail Cawidu mengatakan, Rancangan Peraturan Menteri itu telah diteken oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring beberapa waktu lalu. Dia mengaku belum mengetahui kapan pastinya penandatanganan itu dilakukan.
Yang pasti, peraturan Menkominfo itu sudah dilayangkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan dalam Berita Negara. "Mungkin setelah Lebaran akan dikeluarkan," ujar Ismail saat dihubungi, Rabu (23/7/2014).
Dengan peraturan menteri ini, pemerintah bisa memblokir situs internet yang mengandung unsur pornografi, perjudian dan kegiatan yang ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Situs-situs yang diblokir tercantum dalam daftar yang disebut dengan TRUST+Positif.
Para penyelenggara jasa akses internet wajib memblokir situs-situs yang tercantum dalam daftar TRUST+Positif. Jika tidak mematuhi, para penyelenggara jasa akses internet akan dikenai sanksi.
Peraturan menteri sejatinya ini menuai kritikan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), ICT Watch, ELSAM, SAFENET dan PAMFLET. Peraturan itu dianggap tidak sesuai dengan Pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Menurut IMDLN, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi negara seharusnya wajib lulus dalam uji tiga rangkai yakni, pertama, pembatasan harus melalui undang-undang. Kedua. pembatasan hanya diperbolehkan dengan tujuan yang sesuai dengan pasal 19 ayat 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Ketiga, pembatasan benar-benar diperlukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.
Sementara, ICT Watch menyoroti pemberian mandat penyusunan situs-situs bermuatan negatif. Beberapa waktu lalu, Direktur ICT Watch Donny BU menyoroti ketidakjelasan asal muasal Trust+Positif ini. Dia menilai pemberian mandat penyusunan database Trust+Positif ini tidak transparan dan akuntabel.
Hal inilah yang sempat terjadi ketika pemerintah memutuskan pemblokiran situs Vimeo beberapa waktu lalu. Para pengguna internet memprotes pemblokiran situs Vimeo itu karena tanpa alasan yang jelas. Sementara Tifatul menyatakan pemblokiran Vimeo karena mengandung konten pornografi.
